JAKARTA - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta Badan Percepatan BUMN untuk segera mengalihkan fokus bantuan dari hunian sementara menjadi pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak bencana di Serambi Mekkah mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak dan permanen dalam waktu singkat. Pemerintah Aceh menilai bahwa penyediaan hunian tetap akan jauh lebih efektif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan sosial bagi para pengungsi di daerah tersebut.
Dorongan Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Bagi Masyarakat Aceh
Dalam pertemuan strategis yang berlangsung pada Selasa 24 Februari 2026, Fadhlullah menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah terkait penanganan pascabencana. Dirinya berharap Badan Percepatan BUMN atau BP BUMN dapat memprioritaskan alokasi sumber daya untuk membangun rumah permanen yang lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan. Menurut Wagub, keberadaan hunian tetap atau Huntap merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi demi menjaga martabat dan stabilitas hidup warga terdampak banjir.
Wagub Aceh juga menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara atau Huntara seringkali hanya menjadi solusi jangka pendek yang pada akhirnya tetap memerlukan biaya tambahan di kemudian hari. Dengan langsung membangun Huntap, efisiensi anggaran dapat tercapai sekaligus memberikan rasa aman psikologis yang lebih besar bagi para korban bencana alam di Aceh. Pihak BP BUMN pun menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen untuk meninjau ulang rencana kerja operasional guna menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat Aceh saat ini.
Sinkronisasi Data Kerusakan Untuk Akurasi Penyaluran Bantuan Pusat
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah perlunya pemutakhiran dan sinkronisasi data kerusakan infrastruktur serta rumah warga di lapangan secara berkala. Fadhlullah meminta tim teknis dari pemerintah kabupaten dan kota untuk bekerja sama dengan BP BUMN dalam memverifikasi daftar penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Keakuratan data menjadi kunci utama agar tidak ada warga yang terlewatkan dalam program pemulihan pascabencana yang kini sedang dipacu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Aceh menyatakan bahwa transparansi dalam pendataan akan mempermudah kementerian terkait dalam memberikan dukungan logistik maupun dukungan finansial yang diperlukan oleh daerah terdampak. Pada Selasa 24 Februari 2026, ditegaskan kembali bahwa validasi data harus tuntas dalam waktu dekat agar proses pengerjaan konstruksi fisik Huntap dapat segera dimulai. Kolaborasi ini diharapkan dapat memangkas jalur birokrasi yang seringkali menjadi penghambat utama dalam proses distribusi bantuan bencana yang bersifat darurat bagi rakyat di pedalaman.
Peran Strategis Badan Percepatan BUMN Dalam Pemulihan Daerah
Badan Percepatan BUMN atau BP BUMN dipandang memiliki peran sentral dalam memobilisasi kekuatan korporasi milik negara untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur sosial di Aceh. Fadhlullah mengapresiasi dukungan yang telah diberikan selama ini namun tetap menuntut adanya akselerasi yang lebih nyata terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN diharapkan menjadi model kolaborasi penanganan bencana yang efektif dan dapat dicontoh oleh wilayah lain di Indonesia kedepannya.
Dony Oskaria dan Tedi Bharata selaku pimpinan BP BUMN menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung penuh program transisi dari hunian sementara menuju hunian tetap yang permanen. Mereka mengakui bahwa Aceh memerlukan perhatian khusus mengingat frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi di wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, penyusunan rencana induk pembangunan Huntap akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai BUMN konstruksi guna menjamin standar kualitas bangunan yang tinggi dan aman.
Optimisme Pemulihan Pascabencana Untuk Kebangkitan Ekonomi Rakyat
Pemerintah Aceh sangat optimis bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan BP BUMN, proses pemulihan pascabencana di Aceh akan berjalan lebih cepat. Penyelesaian masalah perumahan bagi korban bencana diharapkan menjadi pintu pembuka bagi masuknya kembali investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang sempat lumpuh akibat bencana. Wagub Fadhlullah berjanji akan terus memantau secara langsung progres pembangunan di lapangan guna memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat Aceh diminta untuk tetap bersabar dan terus memberikan dukungan serta doa agar program percepatan Huntap ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi pascabencana hanya bisa terwujud jika infrastruktur dasar seperti tempat tinggal sudah tersedia dengan baik dan juga sangat layak huni. Keberhasilan koordinasi pada Selasa 24 Februari 2026 ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh rakyat Aceh dari dampak bencana.
Komitmen Jangka Panjang Perlindungan Warga Terdampak Bencana
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Aceh juga fokus pada program pemberdayaan ekonomi bagi para penghuni Huntap nantinya agar mereka dapat mandiri setelah masa pemulihan berakhir. Fadhlullah menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan logistik semata melainkan harus mencakup pemulihan harkat dan martabat hidup para korban bencana. Kesiapan mental dan keterampilan baru bagi warga di lokasi hunian tetap akan menjadi prioritas pendampingan yang dilakukan oleh dinas sosial serta dinas ketenagakerjaan provinsi Aceh.
Semangat kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan tetap terjaga hingga seluruh warga terdampak mendapatkan kunci rumah permanen mereka masing-masing dalam waktu yang singkat. BP BUMN berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Aceh guna mengatasi setiap kendala teknis yang muncul selama masa konstruksi Huntap berlangsung di lapangan. Perjalanan panjang pemulihan Aceh adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi dan memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di daerah.