JALKARTA - Keberhasilan Indonesia dalam mengamankan kedaulatan pangan nasional kini memberikan napas lega bagi ekosistem hutan tropis tanah air. Dengan tercapainya swasembada beras yang jauh melampaui ekspektasi waktu semula, pemerintah mulai mengalihkan fokus dari ekspansi lahan besar-besaran menuju optimalisasi produktivitas yang sudah ada. Langkah ini menandai pergeseran strategi nasional di mana ketahanan pangan tidak lagi harus dibayar dengan deforestasi masif. Keberhasilan ini membuktikan bahwa melalui intervensi ekonomi yang tepat pada sisi hulu, seperti peningkatan pendapatan petani dan subsidi input pertanian, negara mampu mencukupi kebutuhan perut rakyat sekaligus menjaga paru-paru dunia tetap hijau bagi generasi mendatang.
Kabar Baik bagi Lingkungan Hidup di Forum Nature 2026
Pemerintah menegaskan tidak ada kebutuhan mendesak untuk membuka lahan baru secara besar-besaran dalam program food estate. Kebijakan ini diambil menyusul evaluasi terhadap stok pangan nasional yang menunjukkan tren positif tanpa perlu melakukan pembukaan hutan berskala raksasa yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak. Pernyataan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam agenda Nusantara Sustainability Trend Forum 2026 (Nature 2026).
Langkah ini dinilai sebagai titik balik dalam manajemen sumber daya alam Indonesia. Dengan tidak adanya tekanan untuk membuka lahan baru, pemerintah dapat lebih fokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Capaian swasembada beras yang diraih lebih cepat dari target menjadi alasan utama mengapa tekanan terhadap kawasan hutan kini dinilai semakin berkurang secara signifikan.
Capaian Swasembada Beras Lampaui Target Perencanaan
Dalam forum tersebut, Hashim memaparkan data mengenai keberhasilan produksi beras dalam negeri yang sangat menggembirakan. Efisiensi pada lahan-lahan pertanian yang sudah ada terbukti mampu menghasilkan output yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. “Sekarang kita sudah mencapai swasembada beras 3–4 tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan capaian ini, tidak ada lagi urgensi membuka lahan baru secara masif untuk food estate,” ujar Hashim, Kamis, 12 Februari 2026.
Hashim menjelaskan, sebelumnya sempat muncul kekhawatiran bahwa pengembangan kawasan pangan di Papua maupun daerah lain dapat mendorong deforestasi. Kekhawatiran global dan domestik mengenai hilangnya keragaman hayati akibat ekspansi lahan pertanian kini mulai terjawab dengan data produksi yang mumpuni. Namun, dengan produksi beras nasional yang kini mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dorongan untuk melakukan ekspansi lahan secara luas dinilai tidak lagi diperlukan.
Optimalisasi Lahan yang Ada sebagai Solusi Hijau
Alih-alih menambah luasan area pertanian hingga jutaan hektare ke dalam kawasan hutan, pemerintah kini lebih memilih jalur intensifikasi dibandingkan ekstensifikasi. Strategi ini dianggap lebih ramah terhadap komitmen iklim Indonesia di mata internasional. “Kita tidak perlu lagi menambah jutaan hektare. Mungkin cukup optimalisasi lahan yang sudah ada. Ini kabar baik bagi lingkungan,” tegasnya.
Keputusan untuk mengoptimalkan lahan yang sudah ada ini juga dipandang sebagai langkah cerdas untuk menghindari konflik agraria dan masalah lingkungan di masa depan. Fokus saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas tanah dan teknologi pertanian pada lahan yang sudah ada agar produksinya tetap konsisten dan bahkan terus meningkat tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem hutan.
Kebijakan Insentif Ekonomi sebagai Mesin Produksi
Menurut Hashim, keberhasilan swasembada beras juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berbasis insentif ekonomi. Alih-alih melakukan paksaan atau sekadar pembukaan lahan, pemerintah menyentuh akar permasalahan dengan memperbaiki taraf hidup para petani. Peningkatan harga beli pemerintah terhadap hasil panen menjadi kunci utama bangkitnya gairah produksi di tingkat lokal.
Pemerintah menaikkan harga pembelian gabah dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, serta menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Kombinasi antara kenaikan harga jual dan penurunan biaya produksi ini menciptakan margin keuntungan yang sehat bagi masyarakat agraris. “Pendapatan petani meningkat, produksi naik, dan kita tidak perlu membuka hutan baru. Ini solusi berbasis pasar yang berdampak langsung pada lingkungan,” jelasnya.
Sinergi Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Alam
Capaian di sektor pangan ini menjadi bukti nyata bahwa visi ekonomi hijau bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di pedesaan tetap bisa terjadi tanpa harus mengorbankan kelestarian alam. Ia menambahkan, upaya menjaga lingkungan tetap bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Capaian swasembada beras disebut menjadi bukti bahwa penguatan sektor pangan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kawasan hutan. Hal ini memberikan pesan kuat bahwa ekonomi dan lingkungan bisa berjalan beriringan jika dikelola dengan kebijakan yang tepat. “Tema kita hari ini menjaga alam, menggerakkan ekonomi. Itu bukan retorika. Dengan swasembada beras, tekanan terhadap hutan berkurang dan ekonomi petani tetap tumbuh,” tutup Hashim.